Berdasarkan pada data yang dirilis oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sekitar 95% dari total 4,7 juta pegawai negeri sipil di Indonesia tidak memiliki kompetensi di bidangnya. Artinya ada 2,35 juta PNS yang tak kompeten di bidangnya. Tentu hal ini menyakitkan bagi rakyat. Bagaimana tidak, berarti pajak yang kita bayarkan kepada pemerintah hanya digunakan untuk membayar pegawai dengan output rendah.
Hal ini seperti penyakit kronis yang menggerogoti tubuh manusia, setelah terjadi komplikasi seperti ini barulah Menteri PAN kebakaran jenggot, coba saja kalau sejak kecil dulu tidak dibasmi sehingga kumpulan pegawai yang tidak berkompeten ini bisa dibina atau dibinasakan. Bayangkan saja jika hal ini terjadi di perusahaan swasta, jelas perusahaan itu sudah lama bangkrut.
Menurut Teten Masduki, cara memangkas PNS yaitu dengan memberikan pensiun dini. Rakyat tahu bahwa bukan hanya PNS senior saja yang tidak berkompeten ataupun melakukan korupsi, namun PNS muda juga banyak yang tidak berkompeten bahkan terjerat dalam skandal rekening gendut.
Publik tahu bahwa dalam perekrutan PNS sangat rentan terjadi KKN, belum lagi sistem perekrutan yang hanyak mendasarkan pada latar belakang pendidikan yang pernah ditempuh oleh pelamarnya, apalagi dengan dinamisnya dunia pendidikan saat ini, seseorang bisa memiliki keahlian di bidang lainnya yang tidak ia dapatkan dari bangku kuliah. Kesalahan dalam penempatan, promosi dan rotasi juga tak jarang kita dapati di tubuh PNS yang sebagian besar lebih bermuatan politis daripada orientasi pencapaian tujuan.
Pada dasarnya gaji yang dibayarkan pemerintah kepada PNS berasal dari pajak yang dipungut dari rakyat, oleh karena itu wajar jika rakyat menyatakan tak rela jika uang mereka hanya digunakan untuk membayar gaji PNS berdisiplin buruk, kinerja rendah, yang seolah-olah membiarkan dana pembangunan bocor, mark-up dan korupsi di semua instansi. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk membaca koran, ngobrol ngalor-ngidul, main games di komputer.
Kita butuh banyak pemimpin yang amanah untuk menjalankan negara ini. Mulai dari pemimpin kecil hingga pemimpin besar seperti Kepala Negara.
Hal ini seperti penyakit kronis yang menggerogoti tubuh manusia, setelah terjadi komplikasi seperti ini barulah Menteri PAN kebakaran jenggot, coba saja kalau sejak kecil dulu tidak dibasmi sehingga kumpulan pegawai yang tidak berkompeten ini bisa dibina atau dibinasakan. Bayangkan saja jika hal ini terjadi di perusahaan swasta, jelas perusahaan itu sudah lama bangkrut.
Menurut Teten Masduki, cara memangkas PNS yaitu dengan memberikan pensiun dini. Rakyat tahu bahwa bukan hanya PNS senior saja yang tidak berkompeten ataupun melakukan korupsi, namun PNS muda juga banyak yang tidak berkompeten bahkan terjerat dalam skandal rekening gendut.
Publik tahu bahwa dalam perekrutan PNS sangat rentan terjadi KKN, belum lagi sistem perekrutan yang hanyak mendasarkan pada latar belakang pendidikan yang pernah ditempuh oleh pelamarnya, apalagi dengan dinamisnya dunia pendidikan saat ini, seseorang bisa memiliki keahlian di bidang lainnya yang tidak ia dapatkan dari bangku kuliah. Kesalahan dalam penempatan, promosi dan rotasi juga tak jarang kita dapati di tubuh PNS yang sebagian besar lebih bermuatan politis daripada orientasi pencapaian tujuan.
Pada dasarnya gaji yang dibayarkan pemerintah kepada PNS berasal dari pajak yang dipungut dari rakyat, oleh karena itu wajar jika rakyat menyatakan tak rela jika uang mereka hanya digunakan untuk membayar gaji PNS berdisiplin buruk, kinerja rendah, yang seolah-olah membiarkan dana pembangunan bocor, mark-up dan korupsi di semua instansi. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk membaca koran, ngobrol ngalor-ngidul, main games di komputer.
Kita butuh banyak pemimpin yang amanah untuk menjalankan negara ini. Mulai dari pemimpin kecil hingga pemimpin besar seperti Kepala Negara.